Pemprov DKI Dukung Pengembangan Bank Wakaf Mikro Pertama di Pesantren Modern Pondok Karya Pembangunan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri peresmian Bank Wakaf Mikro Pesantren Modern Pondok Karya Pembangunan (BWM PKP) di Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, Kamis (24/3).

Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank DKI

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, turut hadir dan meresmikan BWM PKP secara simbolis. BWM PKP merupakan Bank Wakaf Mikro pertama di Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI dan pembentukannya disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank DKI sebagai BUMD DKI yang telah mendukung berdirinya Bank Wakaf Mikro ini. Semoga kehadiran Bank DKI di Pondok Karya Pembangunan ini dapat menjadi mitra strategis Bank Wakaf Mikro dalam menumbuhkembangkan wirausaha baru di lingkungan Pondok Karya Pembangunan melalui fasilitas pembiayaan dan produk perbankan digital," kata Wagub Ariza saat menyampaikan sambutan seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta. 

ATM Bank DKI Kini Tersedia di Pulau Sebira

Dibentuknya BWM PKP ditujukan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil dan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan.

BWM PKP akan menjadi solusi dari masalah akses permodalan yang biasa terjadi di keumatan dan lingkungan sekitar, sehingga dapat melahirkan lebih banyak pengusaha kecil dan meningkatkan produktivitas.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pesantren memiliki peran yang besar, baik sebagai bagian dari subsistem pendidikan maupun dalam pembangunan aspek sosial-budaya masyarakat.

"Peran pesantren dalam dakwah ekonomi memiliki posisi strategis di masyarakat, mengingat para pengajar, santri, dan alumni pesantren sebagai pihak yang berpengaruh besar di masyarakat dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan usaha," jelas Wagub Ariza. 

Berdasarkan data terakhir yang dirilis BPS, persentase penduduk miskin di Jakarta pada periode Maret-September 2021 mencapai 4,67 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebanyak 498 ribu jiwa.

Pandemi COVID-19 juga meningkatkan kesenjangan pendapatan masyarakat sebagaimana terlihat pada tren meningkatnya gini ratio. Berdasarkan rilis terakhir BPS, gini ratio mengalami kenaikan dari 0,409 menjadi 0,411.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta bersama para pelaku usaha serta seluruh elemen masyarakat bahu-membahu berkolaborasi memberikan intervensi dalam berbagai program dan kegiatan.

Selama pandemi, Pemprov DKI Jakarta telah meningkatkan porsi belanja bantuan sosial dan belanja subsidi secara signifikan sebagai bentuk jaring pengaman sosial.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menciptakan berbagai macam terobosan dalam bentuk program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu program prioritas yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, atau yang dikenal dengan Jakpreneur. Jakpreneur dikembangkan dengan semangat kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, pelaku UMKM, dan para kolaborator. 

"Kehadiran BWM PKP yang diresmikan hari ini, diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat, termasuk para anggota Jakpreneur, yang selama ini belum tersentuh oleh produk-produk keuangan, khususnya produk keuangan syariah. Kami berharap BWM PKP sebagai Bank Wakaf Mikro pertama di Jakarta dapat menjadi katalis pertumbuhan Bank Wakaf Mikro di DKI Jakarta, dan menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Wagub Ariza. 

Ia pun menambahkan, dengan diresmikannya BWM PKP ini, semakin menegaskan peran pesantren dalam memajukan usaha mikro demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Wagub Ariza juga menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kebijakan pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah menyetujui pembentukan Bank Wakaf Mikro pertama di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021. 

"Apresiasi atas dedikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Bank Wakaf Mikro ini, khususnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah menjadikan pembentukan Bank Wakaf Mikro sebagai program unggulan dan program prioritas. TPAKD yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah, serta berperan aktif dalam pengembangan ekonomi daerah," terangnya. 

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso; Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional I DKI dan Banten, Dhani Gunawan Idat; Plt. Komisaris Utama Bank DKI, Lukman Hakim; Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy; Pembina LAZ BSMU, Heri Gunadi; Ketua Yayasan Pondok Karya Pembangunan, Dr. KH. Amidhan; dan Ketua Pengurus Bank Wakaf Mikro, Sukesti Martono.